Kegunaan Blockchain: Pemerintahan

Bagikan
Copied to clipboard!
Kegunaan Blockchain: Pemerintahan

Walaupun teknologi blockchain awalnya di desain untuk berfungsi sesuai dengan arsiktektur Bitcoin, sekarang ini, teknologi ini sudah digunakan dalam berbagai macam bidang. Salah satu dari kegunaan ini adalah pemerintahan, dimana sistem terdistribusi memiliki sebuah potensi untuk secara besar merubah sektor publik ini.


Mengapa pemerintah harus mempertimbangkan pengadopsian blockchain?

Meskipun banyak sekali potensi kelebihan di bidang pemerintahaan, ada banyak alasan besar mengapa pemerintah harus mempertimbangkan pemanfaatan teknologi blockchain. Alasan ini termasuk peningkatan desentralisasi, integritas data, dan transparansi - bersama  dengan peningkatan efisiensi dan pengurangan biaya operasional.


Desentralisasi dan integritas data

Ada banyak cara yang berbeda-beda untuk membangun blockchain, akan tetapi, sebagai sebuah sistem terdistribusi, semuanya memberikan sebuah tingkat desentralisasi. Ini dikarenakan jaringan blockchain dikelola oleh banyak sekali node komputer, yang bekerja secara harmonis untuk memverifikasi dan memvalidasi semua data. Yang pada dasarnya, mereka harus mencapai konsensus dan menyetujui keadaan database, menjaga versi data yang sebenarnya. 

Seperti ini, sistem blockchain dapat mencapai sebuah tingkat keabadian yang tinggi, dan kerangka kerja mereka dapat di-custom untuk memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses, dan - dalam beberapa kasus - diubah oleh pihak yang berwenang. Pada prakteknya, instansi pemerintah yang berbeda-beda dapat bertindak sebagai validator, dengan setiap dari mereka berkontribusi terhadap proses pendistribusian dan verifikasi data. Hal ini akan sangat mengurangi kemungkinan perubahan data dan penipuan.

Dalam skenarionya, organisasi non-pemerintah, universitas, dan warga negara juga dapat diikutsertakan dalam node validasi, yang dapat menghasilkan sebuah tingkatan desentralisasi yang lebih tinggi. Terlebih lagi, mekanisme verifikasi ini dapat mencegah kesalahan umum lainnya, seperti kesalahan data entry (contoh: sebuah data blok yang kurang informasi dasar akan ditolak oleh jaringan node terdistribusi).

Selain itu, blockchain dapat memainkan peran penting dalam proses pemilihan umum. Sebuah pemilihan yang adil dan terbuka adalah sebuah batu penjuru dari demokrasi, dan tingkat keabadian blockchain yang tinggi membuatnya menjadi sebuah solusi yang sangat baik untuk memastikan bahwa suara pemilih tidak diubah-ubah. Diluar memberikan tambahan keamanan untuk suara pemilih, blockchain juga memiliki potensi untuk mentransformasi sebuah pemungutan suara online yang aman menjadi kenyataan. Negara bagian Virginia Barat menjalankan sebuah percobaan perdana pada dunia nyata untuk sistem tersebut pada saat memungut suara pada pemilu Amerika Serikat pada tahun 2018. 


Transparansi

Database Blockchain dapat digunakan untuk menyimpan dan menjaga riwayat pemerintahan dengan sebuah cara yang menyulitkan semua orang untuk memanipulasi dan menyembunyikan informasi. Dengan model saat ini, kebanyakan data pemerintahan disimpan dalam sebuah database sentral, yang dikontrol secara langsung oleh para otoritas. Dan beberapa dari database ini ada pada tangan beberapa orang, memudahkan manipulasi data. Dalam kasus ini, blockchain sangat cocok dikarenakan hal tersebut dapat menyebarkan proses verifikasi dan penyimpanan data kepada banyak pihak, secara efektif mendesentralisasi kekuasaan.

Jadi, blockchain dapat digunakan sebagai database transparan yang dapat menurunkan (atau meniadakan) kepercayaan di antara badan pemerintah dengan masyarakat. Sebagai contoh, beberapa pihak otoritas Eropa sedang mengeksplorasi potensi dari pencatatan yang berdasarkan blockchain guna mengurangi terjadinya sengketa properti. Model tersebut dapat didasari sebuah sistem distribusi yang dapat diakses dan diperiksa oleh badan pemerintah dan masyarakat - dan setiap pihak dapat menyimpan sebuah salinan dari dokumen dan klaim resmi secara aman. 

Kemudian, blockchain terdesentralisasi juga dapat menawarkan akses permanen terhadap catatan penegakan hukum kepada para pejabat dan organisasi pengawas yang kemungkinan perlu untuk mengungkap korupsi dan kesewenang-wenangan kekuasaan. Dengan mengurangi atau meniadakan pihak tengah di pembagian data dan transaksi keuangan, sistem blockchain juga dapat mempersulit para pejabat pemerintahan untuk menggelapkan pelanggaran melalui perputaran dana melalui serangkaian entitas swasta yang tidak jelas. 


Peningkatan Efisiensi

Alasan lain untuk menggunakan blockchain di pemerintahan adalah untuk mengurangi biaya operasional dengan memaksimalkan efisiensi kinerja dari institusi-institusi nasional. Karena pemerintah bergantung pada dana pembayar pajak, maka sangat penting untuk pemerintah menggunakan dana tersebut secara bijak. Sistem blockchain dan kontrak cerdas dapat dipakai untuk otomasi tugas dan alur kerja, yang dapat secara signifikan mengurangi waktu dan uang yang dihabiskan dalam ;proses birokrasi.

Selain pengurangan pengeluaran yang sangat praktis, hal ini juga akan membantu untuk memperkuat kepercayaan dan kepuasan dari masyarakat. Efisiensi yang lebih dan pengurangan biaya kemungkinan besar akan memberi tingkat penerimaan yang tinggi terhadap badan pemerintahan. Dan dengan memotong biaya operasional, pemerintah dapat berinvestasi di area lain seperti pendidikan, keamanan dan kesehatan masyarakat. 

Pemungutan pajak juga merupakan area utama pemerintahan yang dapat mengaplikasikan teknologi blockchain. Kas induk berbasis blockchain dapat memindahkan dana di antara pihak-pihak mengikuti kondisi yang telah ditetapkan dengan mudah. Hal ini berpotensi mengurangi biaya administrasi yang berhubungan dengan pemungutan dan pendistribusian uang pajak secara drastis dan juga menegakkan hukum perpajakan. Misalnya, dengan menyimpan catatan dan memproses laba di blockchain swasta, badan pemungutan pajak juga dapat menyediakan keamanan yang lebih baik untuk melindungi wajib pajak perseorangan dari kecurangan dan pencurian identitas. 


Kekurangan dan Keterbatasan

Meskipun secara jelas blockchain dapat digunakan untuk meningkatkan integritas, transparansi dan efisiensi data, namun juga terdapat beberapa keterbatasan dalam penggunaannya dalam sektor publik. 

Menariknya, sifat kekekalan yang merupakan keuntungan dari blockchain juga merupakan kekurangannya di beberapa situasi. Ketetapan atau kekekalan data ini sangat mementingkan catatan dapat dimasukkan secara benar sebelum validasi, yang berarti perlu dipastikan akurasi dari pengambilan data awal. 

Meskipun beberapa implementasi blockchain dirancang dengan lebih fleksibel, dan mengizinkan perubahan data, namun hal ini akan memerlukan konsensus atau persetujuan dari kebanyakan node-node pengesahan, yang akan menimbulkan pertanyaan terhadap desentralisasi dari sistem tersebut dan akhirnya akan menyebabkan pertentangan. Namun, kekurangan ini dapat diselesaikan di blockchain swasta yang tidak memerlukan tingkat desentralisasi yang tinggi.  

Kekhawatiran tentang privasi juga merupakan salah satu faktor, karena catatan yang ditambahkan ke dalam blockchain akan tetap ada secara permanen kepada orang yang memiliki akses terhadapnya. Hal ini akan bertentangan dengan prosedur yang dipergunakan untuk dokumen tertutup, seperti penghapusan catatan kriminal. Di negara-negara yang mengakui hak digital untuk ‘melupakan’ sandi-sandi legal mereka, catatan yang kekal ini dapat bertentangan dengan hukum yang berlaku atau preseden peradilan. Solusi potensial untuk masalah-masalah ini mencakup pemakaian fitur burn dan teknik cryptographic, seperti zk-SNARKs dan tipe  zero-knowledge proofs lainnya

Perlu dicatat bahwa pemerintah sendiri mungkin juga memberi halangan dalam adopsi. Dalam beberapa kasus, pihak otoritas tidak mengerti nilai dari teknologi blockchain, dan membuat mereka mengabaikan banyak potensi keuntungan. Di dalam kasus yang lebih ekstrim, pemerintahan yang memiliki banyak tindakan korupsi yang berakar akan menolak adopsi blockchain untuk melindungi kepentingan dari pejabat mereka sendiri. 


Penutup

Meskipun terdapat kekurangan-kekurangan yang berpotensi terjadi, namun blockchain dapat dipergunakan untuk beberapa kegunaan dalam pemerintahan. Dengan meningkatkan transparansi dan meluruskan proses pemungutan pajak, jaringan terdistribusi dapat membantu pemerintah untuk beroperasi dengan lebih efisien dan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Walau beberapa aplikasi masih merupakan hipotesis, namun banyak negara-negara yang sudah bereksperimen dengan blockchain. 

Perlu dicatat bahwa penggunaan sistem terdigitalisasi dalam pemerintahan dimulai sejak awal tahun 2000an, bertahun-tahun sebelum penciptaan blockchain. Estonia merupakan contoh yang jelas, dimana negara tersebut meluncurkan program identitas digital di tahun 2002, dan merupakan negara pertama yang menyelenggarakan pemilihan umum melalui internet di tahun 2005. Di tahun 2014, pemerintah Estonia meluncurkan program e-Residency, yang menyatakan penggunaan blockchain untuk mengelola keamanan data digital. 

Loading